DPR desak pemerintah kaji komitmen modern licensing operator seluler

Komisi I DPR RI menyebutkan sudah menekan pemerintah untuk membahas kembali janji modern licensing yang sudah jadi perjanjian operator selular. Hal semacam itu seperti yang disibakkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais.

Modern licensing adalah ketetapan yang perlu diikuti semua operator yang memperoleh izin untuk mengadakan infrastruktur jaringan, termasuk juga dalam mengadakan service komersial. Cek Harga Sembako

Diluar itu, diiringi dengan juga prinsip pembangunan jaringan dengan cara tercatat yang harus dikerjakan. Jika tak dikerjakan, jadi operator itu terancam terserang sanksi denda hingga pencabutan lisensi. Ketetapan itu telah ditata dalam UU Telekomunikasi nomor 39 th. 1999.

” Jadi, kami sudah menekan pada semua pelaku telekomunikasi yang telah janji masalah modern licensing ini, ” katanya waktu didapati di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (8/4) belum lama ini.

Bahkan juga, kata dia, untuk memperjelas janji operator selular tentang modern licensing ini, komisi I DPR RI sudah memanggil Tubuh Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Kesimpulannya, pemerintah mesti dengan cara teratur mengevaluasi janji modern licensing itu.

” Janji modern licensing itu mesti ditepati. Bila ingkar, pemerintah mesti lakukan pelajari serta dapat memberi langkah setelah itu. Artinya, pemerintah mesti tegas pada janji beberapa operator, ” terangnya.

Jadi, waktu pemerintah bakal lakukan gagasan aplikasi network berbagi sebagai langkah pemerataan akses telekomunikasi, ramai-ramai semua anggota Komisi I DPR RI menampiknya. Hal semacam itu dikira melenceng dari UU Telekomunikasi.

” Semangat menumpang akses operator lain menyalahi UU telekomunikasi. Lantaran pada ketentuan terlebih dulu hal semacam itu dikerjakan dengan cara mandiri. Jangan pernah argumen usaha regulasi dirubah, ” jelas putra Amien Rais itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *